Definisi Akuntansi Pemerintahan Beserta Tujuan Dan Syaratnya

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan aset dan sumber daya keuangan.  Informasi tersebut dapat menunjang transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan informasi tersebut. Maka dari itu, akuntansi pemerintahan menjadi hal yang wajib dalam setiap pemerintahan.

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghazali, akuntansi pemerintahan adalah data yang digunakan untuk memberikan informasi transaksi ekonomi dan keuangan. Informasi tersebut menyangkut dengan organisasi pemerintahan dengan organisasi lain yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Organisasi tersebut juga bisa disebut dengan organisasi non profit.

Hal ini juga disampaikan oleh Baswir bahwa ini merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga yang tidak mencari laba. Definisi tersebut kurang lebih hampir bersamaan dengan pendapat Arifin Sabeni dan Imam Ghazali. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mendefinisikan hal ini.

Berdasarkan undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi. Prosedur tersebut mulai dari pengumpulan data, pencatatan, sampai ke pelaporan dan operasi keuangan pemerintah.

Bachtiar Arif memberikan definisi untuk hal ini sebagai aktivitas pemberian jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses-proses tertentu. Proses tersebut meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta penafsiran sebuah informasi keuangan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Tujuan akuntabilitas ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang sesuai amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 juga sudah mengatur mengenai tujuan akuntabilitas.

Untuk tujuan manajerial berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang berupa APBN maupun strategi pembangunan lainnya. Tujuan pengawasan sudah tentu ada hubungannya dengan badan pengawas keuangan yang ada di Indonesia. Badan Pengawas Keuangan berhak untuk melakukan pengawasan keuangan secara umum, ketaatan, dan pengawasan operasional.

Related :   5 Tips Memilih Konsultan Pajak Untuk Perusahaan

Syarat Akuntansi Pemerintahan

Dalam melaksanakan tujuannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan dengan tujuan memenuhi akuntabilitas keuangan negara. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan syarat-syarat akuntansi untuk pemerintahan di bawah ini.

1. Harus Terus Dikembangkan

Adanya perubahan lingkungan yang terjadi di pemerintahan suatu negara serta sifat dari transaksi, maka kegiatan ini harus terus dikembangkan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai efisiensi, relevansi, dan efektivitas. Tidak hanya itu, sistem akuntansi yang dikembangkan ini membuat aparat negara bisa memeriksanya dengan mudah.

2. Membuat Berbagai Perkiraan

Sebuah sistem akuntansi yang ada dalam pemerintahan harus melaksanakan berbagai perkiraan-perkiraan untuk mencatat terjadinya transaksi uang. Beberapa perkiraan yang dibuat ini harus menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang baik. Hal ini tentu sudah diterapkan di Indonesia dengan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Memenuhi Persyaratan Perundang-undangan

Kegiatan ini sudah tentu dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Misalnya ketika dihadapkan pada dua pilihan, yaitu akuntansi untuk kebutuhan efisiensi di satu sisi dan di sisi lain bertentangan dengan undang-undang. Pada kondisi ini sebaiknya disesuaikan dulu berdasarkan undang-undang.

4. Perkiraan Yang Dibuat Bisa Dikembangkan Dengan Efektif

Beberapa perkiraan yang sudah dibuat terkait dengan akuntansi harus dikembangkan dengan efektif. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan syarat nomor dua mengenai pembuatan perkiraan dalam kegiatan ini. Tujuan dari pengembangan perkiraan adalah mengungkapkan hasil ekonomi serta keuangan dari pelaksanaan program.

5. Berkaitan Dengan Klasifikasi Anggaran

Sebuah sistem akuntansi harus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai klasifikasi anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi juga harus melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara serta harus terintegrasi satu sama lain.

Related :   Pengertian Dan Pihak Pengguna Akuntansi Sebagai Sistem Informasi

6. Melayani Kebutuhan Dasar

Akuntansi tentunya harus melayani kebutuhan dasar terkait dengan informasi keuangan dengan tujuan pengembangan program dan rencana. Pemerintah, rakyat, bank dunia, dan lain-lain juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan akuntansi yang baik.

Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian pengumpulan informasi dari pemerintahan kepada organisasi yang tidak mencari laba. Informasi tersebut meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, hingga ke prosedur yang lebih kompleks lagi.

Agar terlaksana dengan baik, kegiatan ini juga harus sesuai dengan tujuannya. Tidak hanya itu, syarat-syarat seperti pada poin di atas juga harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan agar memenuhi tujuan yang sudah disampaikan di atas.