Penting Diketahui! Ini Karakteristik Dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi seperti demikian kemudian dikenal dengan akuntansi pemerintahan.

Menurut Revrisond Baswir, Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Kemudian Indra Bastian menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah memiliki pengertian yang sama dengan akuntansi sektor publik.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan pengertian di atas, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Hal ini juga merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh. Sebuah sistem akuntansi dalam pemerintah juga memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

1. Dirancang Untuk Memenuhi Kebutuhan Undang-Undang

Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara. Misalnya ketika dihadapkan pada dua pilihan, yaitu akuntansi untuk kebutuhan efisiensi di satu sisi dan di sisi lain bertentangan dengan undang-undang. Pada kondisi ini sebaiknya disesuaikan dulu berdasarkan undang-undang.

2. Berkaitan Dengan Klasifikasi Anggaran

Sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran dan harus dikembangkan sesuai klasifikasi anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan lembaga terkait. Fungsi anggaran dan akuntansi juga harus saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara serta terintegrasi satu sama lain.

3. Menyelenggarakan Perkiraan

Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang bisa mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan. Gunanya agar dana yang diterima bisa digunakan serta dapat pula mengidentifikasikan para pejabat yang bertanggung jawab. Apabila terjadi penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program, maka bisa diidentifikasi dengan mudah.

Selain itu, perkiraan-perkiraan juga harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan tersedianya data keuangan. Hal ini berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. Selain itu juga dapat membuat penyusunan perkiraan nasional.

Related :   Akuntansi Keuangan Adalah Laporan Keuangan. Ini Selengkapnya!

4. Sistem Diselenggarakan Dengan Cara Yang Memungkinkan

Sebuah sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan oleh lembaga pemerintah eksternal. Selain itu, sistem juga dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan. Misalnya untuk kebutuhan anggaran belanja negara.

5. Sistem Dikembangkan Secara Terus Menerus

Sistem akuntansi juga selain diselenggarakan juga harus terus dikembangkan. Maksud dari hal ini adalah pelaksanaan pengawasan secara administratif terhadap dana-dana dan pelaksanaannya. Di samping itu juga meliputi manajemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan internal.

6. Mengembangkan Perkiraan

Perkiraan-perkiraan juga harus terus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program. Hal ini juga termasuk pada pengukuran pendapatan, identifikasi biaya dan penetapan hasil operasional dari pemerintah dengan program beserta organisasinya.

7. Mampu Menyediakan Informasi Yang Mendasar

Sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program. Di samping itu, sistem akuntansi juga mampu menelaah dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi dalam sektor pemerintah memiliki dua versi, yaitu versi american accounting association dan versi undang-undang. Untuk tujuan menurut american accounting association, tujuannya adalah memberikan akuntabilitas dan pengendalian manajemen.

Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang pemerintah memungkinkan bagi mereka untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasional pemerintah dan penggunaan dana publik. Dalam hal ini, akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memudahkan pelaporan sumber daya

Akuntansi pemerintahan tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Tujuan akuntabilitas ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang sesuai amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 juga sudah mengatur mengenai tujuan akuntabilitas.

Related :   Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Yang Kredibel

Untuk tujuan manajerial berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang berupa APBN maupun strategi pembangunan lainnya. Tujuan pengawasan sudah tentu ada hubungannya dengan badan pengawas keuangan yang ada di Indonesia. Badan Pengawas Keuangan berhak untuk melakukan pengawasan keuangan secara umum, ketaatan, dan pengawasan operasional.

Kesimpulan

Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian pengumpulan informasi dari pemerintahan kepada organisasi yang tidak mencari laba. Informasi tersebut meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, hingga ke prosedur yang lebih kompleks lagi.

Agar terlaksana dengan baik, akuntansi dalam pemerintahan juga harus sesuai dengan tujuannya. Tidak hanya itu, syarat akuntansi pemerintahan juga harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan agar memenuhi tujuan yang sudah disampaikan di atas.